Standart ProdukTPT

Industri TPT Menanti Titik Cerah Di Tahun 2025

Pemerintah mulai menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan No 36/2023 tentang Pengaturan Impor pada 10 Maret 2024.

BULETIN TEKSTIL.COM/ Jakarta – Kinerja industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia masih memburuk karena segudang masalah. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengaturan Impor hingga turunnya suku bunga secara perlahan tahun depan diharapkan memberi titik cerah bagi industri ini.

Bandrol harga pakaian dipasang di antara baju-baju yang dijual di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023). Masyarakat Indonesia masih menggemari berbelanja pakaian bekas atau thrifting. Kegemaran berbelanja pakaian bekas ini dapat mengancam pertumbuhan UMKM di Indonesia.

”Dari sisi hilir IKM (industri kecil menengah) sampai ke hulu, utilisasi (kapasitas produksi terpasang) sampai hanya 50 persen,” kata Jemmy Kartiwa (ketua umum API).

Situasi ini membuat banyak industri terus mengurangi tenaga kerja. Belum lama ini, dua perusahaan tekstil di Semarang, Jawa Tengah, melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sekitar 5.300 pekerjanya. Penyebabnya, permintaan di pasar ekspor menurun di tengah pelemahan ekonomi global dan pasar dalam negeri yang tertekan karena dibanjiri produk impor.

Untuk menghidupi kembali industri ini, menurut Jemmy, pelaku usaha hingga pemerintah perlu menggairahkan permintaan dalam negeri. ”Yang terpenting adalah market-nya dijaga dulu agar teman-teman di IKM dan industri bisa kembali bergairah. Kalau market terjaga, teman-teman industri bisa berinvestasi lagi. Kalau enggak ada pasar, ya enggak ada permintaan,” ujarnya.

Jemmy pun mengharapkan pemerintah segera menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pengaturan Impor. Aturan yang ditetapkan pada 11 Desember 2023 itu mulai berlaku pada 10 Maret 2024.

”Permendag 36 ini diharapkan bisa menjadi penyemangat industri karena salah satu intinya adalah penerapan non-tariff barrier (pembatasan perdagangan nontarif). Ini penting karena menurut akademisi, Indonesia salah satu negara yang paling sedikit, dibandingkan negara produsen TPT (tekstil dan produk tekstil) lainnya, yang menggunakan instrumen trade barrier untuk menjaga industri dalam negerinya,” jelasnya.

Jika peraturan itu tidak tertunda, ia mengharapkan kondisi industri tekstil membaik pada periode terdekat, Mei hingga Juni 2024. Faktor perbaikan dalam jangka menengah juga diharapkan dari penurunan suku bunga. Situasi ini menunggu kebijakan bank sentral AS, The Fed, yang diperkirakan akan menurunkan suku bunganya pada pertengahan kedua 2024. Kebijakan itu akan diikuti Indonesia dan diperkirakan baru berdampak pada tahun depan lewat penurunan bunga pinjaman untuk modal usaha.

Upaya lain untuk menaikkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil adalah dengan memperbarui mesin industri. Bantuan dari pemerintah hingga inovasi pelaku usaha swasta menjadi penggeraknya. Indonesia salah satu negara yang paling sedikit, dibandingkan negara produsen TPT lainnya, yang menggunakan instrumen trade barrier untuk menjaga industri dalam negerinya.

Tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan kembali memberikan insentif lewat program restrukturisasi mesin untuk pelaku usaha industri tekstil. Menurut rencana, kementerian tersebut akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 52 miliar tahun ini.

(Redaksi)

Views: 7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *