Harga Pasar InternasionalTPT

Pemerintah Rencanakan Pengetatan Impor, Apa Respons Pelaku Usaha

BULETIN TEKSTIL.COM/ Jakarta -Rencana pemerintah untuk memperketat impor sejumlah barang dikritisi oleh kalangan pengusaha nasional. Pengetatan aturan impor tengah menjadi konsen pemerintah. Pasalnya produk impor hampir menguasai pasar dalam negeri, yang membuat pelaku UMKM kalah saing karena harganya yang sangat murah.

Bahkan tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dengan 71,5 juta dan cenderung stabil hingga tahun 2022 dengan rata-rata 61 juta barang. Luar biasa,” tutur Yustinus.

Maka dari itu, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, atas perubahan PMK 199/2019 ini dilatarbelakangi oleh semakin pesatnya perkembangan bisnis yang tercermin dari lonjakan pengiriman barang impor melalui penyelenggara pos/ekspedisi tersebut.

“Hal ini perlu diimbangi dengan prosedur pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ungkapnya.

Dalam aturan tersebut, skema kemitraan antara PPMSE/e-commerce dan DJBC yang sebelumnya bersifat opsional kini menjadi wajib. Pada PMK 199/2019 PPMSE diperlakukan sebagai mitra DJBC (pihak ketiga) sementara pada PMK 96/2023 PPMSE diperlakukan sebagai importir.

Hal ini untuk memberikan kepastian siapa yang bertanggung jawab atas impor barang kiriman, karena PPMSE adalah pihak yang mengetahui data transaksi, nilai, dan pengangkutan barang kiriman.

Kemudian, pada PMK 96/2023, pemerintah menambah empat komoditas baru yang dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN) yakni sepeda dengan tarif 25%-40%, kosmetik 10%-15%, jam tangan 10%, serta besi dan baja 0%-20%.

Sebelumnya alas kaki, buku, tas, dan produk tekstil sudah dikenai. Tujuan pengenaan tarif MFN adalah melindungi produk dalam negeri sesuai aspirasi pelaku usaha melalui kementerian teknis.

Selanjutnya, PMK 96/2023 mengatur pengawasan mengenai Consignment Note (CN) yang selama ini belum diatur pada PMK 199/2019.  CN merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada penerima barang. CN secara eksplisit dijelaskan sebagai pemberitahuan pabean dan ditambahkan elemen data.

Dengan aturan baru ini, sistem pemberitahuan pabean dan penetapan tarif/nilai pabean barang hasil perdagangan menjadi Self Assessment. Selain itu, peraturan ini juga mengatur ketentuan ekspor barang kiriman untuk mendorong ekspor barang konsumsi UMKM, yang belum diatur sebelumnya di PMK 199/2019.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, sebenarnya peningkatan barang impor yang signifikan sudah terjadi sejak 2017 lalu. Dia mencatat, pada 2017 terdapat 6,1 juta dokumen barang kiriman, yang naik tiga kali lipat menjadi 19,6 juta pada 2018.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut, rencana pengetatan terhadap sejumlah barang impor dilatarbelakangi adanya keluhan dari asosiasi dan masyarakat terkait banjir produk impor di pasar tradisional dan e-commerce.

Terdapat sejumlah komoditas yang hendak dikenakan pengetatan impor. Di antaranya adalah mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, dan tas.

Jumlah Harmonized System (HS) Code yang diubah mencapai 327 kode pos untuk produk tertentu, pakaian jadi 328 kode pos, dan tas 23 kode pos. Selain itu, ada perubahan aturan pengawasan barang-barang yang dilarang atau dibatasi (lartas) menjadi border atau diawasi dalam kawasan pabean.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengawasan kepada importir umum yang dari awalnya post border menjadi border. Akibat perubahan tersebut, maka ada regulasi yang harus diperbaiki di sejumlah kementerian/lembaga.

Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi mengatakan, pada prinsipnya GINSI tidak keberatan dengan rencana pengetatan impor sepanjang hal tersebut dikaji secara mendalam oleh pemerintah, termasuk pertimbangan dampak positif dan negatifnya.

Di sisi lain, GINSI menilai bahwa proteksi produk dalam negeri yang berlebihan justru lebih banyak mudaratnya. Sebab, hal ini akan membuat produsen lokal cenderung enggan berinovasi dan kurang kreatif dalam mengembangkan bisnisnya.

Bahkan, bisa jadi larangan impor malah membuat harga barang yang diproduksi di dalam negeri menjadi lebih mahal, karena ketiadaan kompetitor bagi pemain lokal. “Apalagi jika yang dilarang adalah bahan baku atau bahan penolong untuk sebuah industri,” tukas dia, Senin (23/10).

Subandi menambahkan, importasi biasanya terjadi karena adanya kebutuhan di dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi oleh produsen lokal secara kualitas, varian, dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. GINSI pun menilai bahwa pemerintah harus mau mengintrospeksi diri kenapa beberapa produk dalam negeri kurang diminati masyarakatnya sendiri.

Lantas, apabila kebutuhan produk di dalam negeri tinggi, sementara suplai dari industri lokal yang bersangkutan belum mumpuni, maka kebijakan larangan impor tidak efektif. Justru kebijakan tersebut bisa membuka celah bagi para penyelundup barang impor.

“Penyelundupan barang impor yang dilarang kecil kemungkinan berdiri sendiri hanya dilakukan para penyelundup, melainkan melibatkan aparatur yang terkait,” jelas Subandi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyatakan, langkah pemerintah sudah tepat selama yang diperketat impornya adalah produk-produk jadi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Ia memahami bahwa rencana pengetatan impor ditujukan untuk melindungi para UMKM. Apalagi, selama ini banyak produk impor yang membanjiri e-commerce dengan harga murah, namun belum tentu kualitasnya lebih baik dibanding produk lokal.

Penerapan SNI juga harus ditingkatkan untuk memperkuat kualitas produk jadi dalam negeri dari serbuan produk impor,” imbuhnya.

Di sisi lain, Bobby turut berharap pengetatan impor tidak menyasar produk-produk yang berstatus bahan baku atau bahan penolong bagi pelaku industri. Ini mengingat masih banyak produsen dalam negeri yang membutuhkan bahan baku atau penolong impor untuk keperluan produksinya.

Banyak sektor industri berorientasi ekspor yang bahan bakunya masih harus diimpor. Kalau itu dibatasi rasanya tidak pas,” tandas dia.

Menperin mengemukakan, saat ini pengawasan yang sifatnya Post-Border akan diubah menjadi pengawasan di Border, dengan pemenuhan Persetujuan Impor (PI) dan juga Laporan Surveyor (LS).

Dari total sebanyak 11.415 HS, terdapat ketentuan tata niaga impor (Larangan/Pembatasan atau Lartas) terhadap 6.910 HS (sekitar 60,5%) dan sisanya sekitar 39,5% merupakan barang Non-Lartas.

Dari 60,5% komoditas yang terkena Lartas tersebut, sebanyak 3.662 HS (32,1%) dilakukan pengawasan di Border dan sebanyak 3.248 HS (28,4%) dilakukan pengawasan Post-Border.

Maraknya peredaran barang impor di pasar dan platform digital (e-Commerce) saat ini, membuat Bapak Presiden memberikan arahan agar fokus pada pengetatan impor komoditas tertentu seperti pakaian jadi, mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, serta produk tas,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Semua langkah ini diperlukan untuk melindungi pelaku usaha terutama industri nasional serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” tuturnya.

(Red B-Teks/Ly)

Views: 16

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *