NasionalTPT

Benarkah 64 Ribu Buruh Industri Tekstil Kena PHK, Bahkan Lebih Parah Saat Pandemi Covid-19 ?

BULETIN TEKSTIL.COM/ Jakarta – Sejak dua pekan lalu, karyawan yang terkena PHK mencapai 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan di 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Data ini disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB) Yan Mei.

“Situasi ini bagi kami lebih parah daripada Covid-19. Kalau waktu Covid-19, kita tahu masalahnya hanya tidak bisa kirim tapi market-nya ada. Sedangkan kali ini market tidak bisa diprediksi,” ucapnya dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 2 November 2022.

PHK terjadi lantaran adanya penurunan daya beli konsumen, khususnya di negara-negara tujuan ekspor terbesar seperti Amerika Serikat dan Eropa. Yan Mei bercerita, di pabriknya sendiri yang terletak di Kabupaten Bogor, terjadi penurunan pesanan sejak April 2022 hingga 50 persen ungkap Yan.

Situasi pun, menurut Yan, semakin sulit. Pada bulan-bulan berikutnya, pesanan tidak stabil hingga sempat turun sebanyak 70 persen.

Hingga kini, tuturnya, sudah ada 18 perusahaan tekstil yang tutup yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 9.500 karyawan. Angka itu diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan laporan-laporan baru yang masuk.

Situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang sulit diprediksi juga telah menimbulkan gangguan logistik terhadap pasokan pangan secara internasional. Akibatnya, inflasi pangan bisa terus melonjak dan membuat masyarakat memprioritaskan belanja pangan sebagai kebutuhan dasar ketimbang belanja produk tekstil.

“Udah bisa kebayang lebih banyak lagi korbannya. Sehingga apakah pemerintah ini bisa melakukan relaksasi, apakah dari BPJS atau apapun yang bisa dipertimbangkan,” ucap Yan Mei.

Jika inflasi pangan tak terkendali, Yan Mei khawatir penurunan daya beli akan semakin dalam dan PHK akan terus menerus terjadi. Sementara jika PHK terus berlangsung, perusahaan akan lebih kesulitan lagi untuk menjalankan proses produksi. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah segera melakukan kebijakan agar industri tekstil bisa terselamatkan.

“Kita terus harus bersuara kepada pemerintah, meminta mencari solusi yang terbaik buat situasi yang ada sekarang,” tuturnya.

Yan juga mencatat penurunan ekspor juga terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti Nike, Victoria Secret, dan lainnya. Bahkan, angka penurunannya kini sudah mencapai 40 hingga 50 persen.

Sementara itu Ketua Kebijakan Publik DPB Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana merenspons kabar adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri tekstil. Dia mengaku belum bisa menggamblangkan total karyawan yang terdampak PHK tersebut.

“Kami masih menunggu data jumlah (karyawan terimbas PHK) dari para anggota Apindo dan asosiasi yang berkaitan,” ujar Danang.

Sedangkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah isu PHK 45.000 buruh di industri tekstil, garmen, sepatu, dan otomotif. Isu ini berhembus berbarengan dengan ancaman resesi yang diprediksi terjadi tahun depan.

“Tidak benar berita itu. Partai Buruh dan KSPI sudah mendalami fakta-fakta, tidak benar ada PHK 45 ribu lebih di sektor tekstil, garmen, sepatu. Saya sudah periksa tidak ada PHK, apalagi (sektor) otomotif,” katanya dalam konferensi pers virtual.

Said Iqbal menganggap ancaman resesi dimanfaatkan sejumlah pengusaha untuk mengambil keuntungan. Pengusaha yang disebutnya sebagai ‘pengusaha hitam’ itu menjadikan resesi sebagai alasan tidak menaikkan upah.
Said Iqbal menganggap ancaman resesi dimanfaatkan sejumlah pengusaha untuk mengambil keuntungan. Pengusaha yang disebutnya sebagai ‘pengusaha hitam’ itu menjadikan resesi sebagai alasan tidak menaikkan upah.

Respon Menkeu terkait PHK Massal di Industri Tekstil

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kinerja ekspor Indonesia terdampak gejolak ekonomi global. Alhasil, penurunan permintaan ekspor itu mulai berimbas pada tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pelemahan ekspor juga tercermin dari data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada di level 51,8 pada Oktober 2022. Meski level itu menandakan sektor manufaktur tetap dalam tahap ekspansif, namun mengalami penurunan dibandingkan September yang sebesar 53,7.

“Manufaktur kita masih di atas zona ekspansif, walaupun lebih rendah dari bulan September. Kita perkirakan dari sisi permintaan ekspor akan alami dampak dengan adanya kemungkinan pelemahan di negara maju,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah berupaya mendorong belanja negara di kuartal IV untuk meningkatkan sisi permintaan domestik. Meski demikian, ia tak menampik bahwa semua permintaan luar negeri yang turun bisa disubstitusi sepenuhnya dengan permintaan di dalam negeri.

“Namun, permintaan kan enggak mungkin semuanya substitusi seluruhnya kita akan kompensasi. Jadi, kita akan terus melihat dari semua sektor-sektor ini dan kemudian apa kebijakan yang perlu untuk diformulasikan lebih lanjut dalam merespons tren global,” jelas dia.

Sebagai informasi, belanja negara per September 2022 baru mencapai Rp 1.913,9 triliun atau 61,6% dari pagu.

“Kebijakan fiskal memang tujuannya untuk membelanjakan alokasi yang sudah ditetapkan. Jadi kita berharap itu bisa mendukung permintaaan dalam negeri pada saat global economy demand-nya melemah karena adanya inflasi yang tinggi dan nilai tukar menguat, yang tentu juga akan menyebabkan perubahan kinerja ekonomi-ekonomi di Eropa, Amerika dan RRT,” jelas Sri Mulyani.

(Red B-Teks/Ly)

Views: 14

One thought on “Benarkah 64 Ribu Buruh Industri Tekstil Kena PHK, Bahkan Lebih Parah Saat Pandemi Covid-19 ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *