DPR Kritik UMP Naik 1,09 Persen, Ini Kata Serikat Buruh dan Pengusaha

BULETIN TEKSTIL.COM/ JAKARTA – Komisi IX DPR mengkritik keputusan pemerintah yang hanya menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 secara rata-rata nasional sebesar 1,09 persen. Pasalnya, besaran tersebut dinilai tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh.

Salah satu kritik datang dari Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Menurutnya, besaran kenaikan upah minimum itu tidak bisa membuat buruh memenuhi kebutuhan sehari-harinya ke depan.

“Kalau naik 1,09 persen, rasanya tidak bisa mengimbangi kenaikan kebutuhan dasar hidup teman-teman pekerja,” ujar Kurniasih.

Untuk itu, ia meminta agar pemerintah bisa mengkaji kembali keputusan tersebut. Dalam kajian, sambungnya, ada baiknya pemerintah mengundang serikat pekerja atau buruh untuk berkomunikasi.

Pasalnya, kebijakan ini menyangkut hak-hak pekerja. Komisi XI pun, katanya, sudah memberitahu soal masukan ini kepada pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

“Sehingga kebijakan sudah atas dasar dialog,” imbuhnya.

Senada dengan Kurniasih, anggota Komisi XI DPR lainnya, Netty Prasetiyani Heryawan juga menilai besaran kenaikan UMP tidak sepadan dengan potensi pengeluaran buruh ke depan. Hal ini tercermin dari tingkat kenaikan harga atau inflasi barang kebutuhan sehari-hari.

Tercatat, inflasi sudah mencapai kisaran 1,66 persen per Oktober 2021. Artinya, besaran kenaikan UMP 2022 lebih rendah dari inflasi.

“Jumlah kenaikan ini sangat kecil sekalipun diukur dari sisi inflasi yang hanya merupakan salah satu indikator dalam penentuan upah,” ucap Netty.

Selain lebih rendah dari inflasi, menurut politikus PKS itu, besaran kenaikan upah minimum juga tidak mempertimbangkan indikator lain yang seharusnya turut diperhitungkan. Misalnya, tingkat daya beli, penyerapan tenaga kerja, hingga median upah sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah.

Untuk itu, ia meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali penetapan besaran kenaikan upah minimum berdasarkan aspirasi buruh.

“Apakah pemerintah sudah melakukan survei terhadap harga bahan pokok di pasar? Jangan hanya berpihak pada kalangan pengusaha, tapi harus memperhatikan juga kesejahteraan dari para pekerja. Apalagi selama pandemi ini kebutuhan dan biaya hidup terus naik,” tuturnya.

Di sisi lain, ia mewanti-wanti pentingnya kebijakan yang tepat dalam penentuan UMP. Sebab, laju pendapatan akan berdampak pada daya beli, konsumsi masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

“Tapi, jika UMP tidak naik atau bahkan turun maka konsumsi produk masyarakat juga akan menurun, sehingga lapangan kerja baru sulit untuk dibuka,” tekannya.

Keinginan Buruh

Sementara pihak Konfederasi Serikat Perburuhan Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menaikkan UMP 2022 di kisaran 7-8 persen. Permintaan ini didasari oleh survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh para buruh.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah menetapkan kenaikan UMP 2022 secara rata-rata nasional sebesar 1,09 persen.

Namun, besaran kenaikan UMP per provinsi tergantung pada penetapan gubernur yang akan diumumkan paling lambat pada 20 November 2021.

Pengusaha Angkat Suara soal UMP 2022 Naik 1,09 Persen

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menjelaskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ia mengklaim aturan ini sudah menggunakan rumus yang sesuai untuk menentukan upah bagi tenaga kerja.

“Jadi formula ini merefleksikan komponen penentuan yang ada. Di sana sudah dimasukkan rata-rata konsumsi rumah tangga, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan parameter antar daerah untuk mengukur kesenjangan antar daerah,” kata Hariyadi dalam konferensi pers Apindo

Ia merasa heran dengan penolakan yang terjadi sebab formula ini dinilai lebih baik dibandingkan aturan sebelumnya. Parameter kebutuhan hidup layak (KHL) yang digunakan serikat buruh untuk menentukan upah minimum dinilai bias, sebab KHL ditentukan oleh perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Sementara dalam aturan baru, upah minimum ditentukan berdasarkan formula yang ada dan menggunakan data yang rigid dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain dalih formula, Hariyadi mengatakan penentuan upah minimum kali ini lebih adil baik bagi pekerja maupun pengusaha. Pasalnya, ia mengklaim beberapa lembaga riset dunia termasuk Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengatakan upah minimum di Indonesia sudah relatif tinggi.

Di sisi lain, ia mengungkapkan upah minimum berlaku bagi seseorang yang baru memasuki pasar tenaga kerja dan berstatus lajang. Sementara, pekerja yang sudah bertahun-tahun mengabdi tidak mengikuti ketentuan ini, melainkan tergantung kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan.

Lebih dari itu, ia mengklaim hingga kini lebih dari 100 juta orang telah menerima subsidi dari pemerintah melalui berbagai program seperti subsidi listrik, jaminan kesehatan, hingga keluarga harapan.

“Itu semua sudah mencapai 40 persen dari populasi. Kalau begini mereka jadi tidak produktif karena disubsidi negara, dengan adanya formulasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang terbuka,” pungkasnya.

(Red B-Teks/ Ly)

Hits: 4

Shared to Media Social

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *