Pakaian Impor Kena Tambahan Bea Masuk, Ini Alasan Mentri Keuangan Sri Mulyani

BULETIN TEKSTIL.COM/ JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenakan biaya tambahan untuk produk tekstil impor terutama pakaian dan aksesorisnya. Tambahan biaya ini melalui pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 142 tahun 2021 tentang pengenaan Bea Masuk Tindak Pengaman (BMTP) terhadap produk impor pakaian dan aksesoris pakaian.

Adapun tujuan utama pengenaan BMTP ini untuk menekan impor produk pakaian dan aksesorisnya yang ditemukan mengalami lonjakan. Lonjakan impor ini menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyebutkan, tujuan utama pengenaan BMTP ini untuk mengurangi impor pakaian dan aksesorisnya yang mengancam industri dalam negeri. Di mana saat ini impor untuk pakaian dan aksesorisnya melonjak tajam.

“BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor,” tulis DJBC.

Dalam beleid yang ditandatangani Sri Mulyani pada 21 Oktober 2021 lalu ini, disebutkan ada 134 pos tarif dalam kelompok pakaian dan aksesorisnya yang akan dikenakan bea masuk tambahan. Pengenaan tambahan bea masuk ini dikenakan tarif yang berbeda tergantung jenisnya dan akan berkurang secara bertahap sampai tahun ke tiga.

Salah satunya, untuk produk dengan kode HS 62043300 dikenai tarif Rp 63.000 per helai pada tahun pertama dan turun menjadi Rp 56.858 per helai pada tahun ketiga. Lalu ada juga kode HS 62149090 yang dikenai tarif Rp 19.800 per helai pada tahun pertama dan menjadi Rp 17.870 per helai pada tahun ketiga.

Tambahan tarif bea masuk ini dikenakan untuk semua pakaian dan aksesorinya yang dimpor dari negara-negara di dunia. Namun, ada beberapa negara yang dikecualikan dari aturan ini.

Setidaknya produk pakaian dari 122 negara yang tidak dikenakan BMTP saat masuk ke Indonesia. Diantaranya produk dari India, Vietnam dan Bangladesh.

Berdasarkan laporan akhir penyidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) tentang adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk pakaian dan aksesoris pakaian.

Aturan ini berlaku salam tiga tahun dimulai pada 12 November 2021. Ini berlaku untuk 134 pos tarif untuk pakaian dan aksesorisnya.

Selain untuk menekan impor dan menyelamatkan industri dalam negeri, pemerintah juga berharap pemberlakuan BMTP ini bisa memberikan dampak positif lainnya.

Pertama, untuk memulihkan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan meningkatkan nilai tambah domestik.

Kedua, memberikan proteksi terhadap industri TPT dalam negeri terutama produk pakaian dan aksesorisnya.

Ketiga, mendorong kinerja industri sehingga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Keempat, memperbaiki neraca perdagangan dengan penurunan impor produk pakaian dan aksesorisnya.

Kelima, mendorong permintaan dalam negeri.

(Red B-Teks/Ly)

Hits: 4

Shared to Media Social

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *