UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: Akankah Menjadi Sekoci Penyelamat Perekonomian Indonesia. (Bagian kedua)

BULETIN TEKSTIL // Pada bagian kedua pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini kami coba menyoroti pandangan, pendapat banyak pihak yaitu: para ahli hukum yang menyuarakan pandangan akademisnya, pemerintah dan DPR RI yang bertindak sebagai pembentuk UU dan masyarakat luas.

Prof. Jimly Asshiddiqie, anggota DPD RI dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan tentang kelebihan dan kekurangan  UU ini :

1.Kelebihan

a. Bagi pembuat undang-undang yaitu : pemerintah, parlemen dianggap sangat menguntungkan dan positif. Lebih efisien dalam segi waktu

b. Peraturan perundang-undangan dapat ditata menjadi lebih harmonis, substansi dari banyak undang-undang dapat diintegrasikan dalam satu UU.

c. Warga negara akan diuntungkan dengan harmonisnya sistim peraturan perundang-undangan ini. Kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum lebih terjamin, walaupun terkadang kurang terjaminnya unsur keadilan. Upaya hukum melalui MK dapat dilakukan bila ada ketidakpuasan.

d. Terintegrasinya peraturan perundang-undangan dalam satu UU akan lebih mudah untuk dipraktikkan dilapangan


2. Kekurangan
a. Penerapan awal omnibus law dimulai dengan riuh, penuh pro dan kontra yang membingungkan masyarakat.


b. Materi yang dicakup dalam UU langsung menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak, pasti akan banyak yang menolak dengan keras.


c. Kuantitas isi dan kompleksitas kepentingan yang disahkan dalam waktu singkat, dipastikan akan mengurangi segi kualitas.

 

Dr. Chandra Yusuf, seorang dosen dan Dewan Pengarah pada Kolegium Jurist Institute menyatakan bahwa UU Cipta Kerja telah mengubah, menambah atau menghapuskan isi UU lain, berarti adanya pengabsahan suatu ketentuan bahwa suatu UU dapat mengubah UU yang lain yang memiliki hierarki yang sama. Menurutnya, hal ini seharusnya tidak boleh.. Dinyatakan oleh Dr. Chandra Yusuf bahwa pemerintah memang memerlukan omnibus law ini untuk menyelaraskan ketidak harmonisan dalam beberapa UU. Kelemahan yang signifikan dari UU ini adalah luasnya ruang lingkup, rentan terjadi kerancuan hukum.

Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, melihat bahwa motivasi pemerintah menggunakan metode omnibus dalam menetapkan UU Cipta Kerja adalah untuk mereformasi hukum, secara komprehensif, bahkan melakukan transplantasi hukum (pergeseran paradigma sistim common law ke sistim civil law). Motivasi ini akan memiliki kelemahan, yaitu :

1. Sangat sulit dalam perumusan;

2. Terbatas waktu dalam pembahasan;

3. Kesulitan dalam konsultasi pembentukan;

4. Akan terdapat kesulitan dalam implementasi hukumnya, dan;

5. Akan menambah kompleksitas.

 

Pandangan Pembuat Undang-Undang

Presiden Joko Widodo menyatakan 3 alasan pentingnya UU Cipta kerja sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan lapangan kerja untuk menampung 2,9 juta tenaga kerja baru dan pengangguran kurang lebih 6,9 juta serta warga terdampak covid-19 sebanyak 3,5 juta orang.
2. Memudahkan masyarakat, khususnya UMKM untuk membuka usaha baru.
3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena menyederhanakan, memotong dan mengintegrasikan sistim perizinan secara elektronik akan menghilangkan pungutan liar.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU ini ditujukan untuk membereskan hambatan investasi dan pembukaan lapangan kerja dengan penyederhanaan sistim birokrasi dan perizinan. Kemudahan bagi UMKM dengan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), membuat ekosistem investasi yang kondusif. HAKI akan dipermudah pendaftarannya, kemudahan mendirikan PT, percepatan dan kepastian sertifikasi halal, kemudahan perizinan kapal perikanan bagi nelayan.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan bahwa pembahasan UU Cipta Kerja dilakukan secara terbuka, tidak tertutup. Pembahasan UU di akses secara meluas oleh publik. Pemerintah memasukkan ketentuan tentang vocational training, dimana tenaga kerja kena PHK berhak atas pelatihan kerja dan sertifikasi gratis, sehingga pada saat terbuka lowongan kerja si pekerja dapat mendaftar dengan mempunyai sertifikat kompetensi dan dapat meminta gaji yang lebih baik. Keluhan-keluhan yang disuarakan oleh para pekerja dianggapnya tidak berdasar.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, UU Cipta Kerja diharapkan memercepat kemajuan Indonesia. UU ini diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik. Puan mengklaim pemerintah dan DPR telah membahas undang-undang itu secara transparan dan cermat sejak April 2020. Menurut dia, muatan UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional. Secara keseluruhan UU yang disusun dengan metode omnibus itu terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Dalam RUU ada 1.203 pasal dari 73 undang-undang terkait dan terbagi atas 7,197 daftar inventarisir masalah (DIM) yang terdampak.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Atgas mengakui bahwa Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas) masih ada setelah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI dan diserahkan ke pemerintah, ternyata pasal yang terdiri dari 4 ayat ini kemudian dihapus. Tentang penghapusan ini, Direktur YLBHI Asfinawati menganggap bahwa pembuatan UU ini memang kacau, ugal-ugalan, kejar tayang dan penghapusan ini menyebabkan cacat formil atas pembentukan UU tersebut.

Pandangan masyarakat.

Bhima Yudistira ekonomis dari INDEF menyatakan bahwa upaya meningkatkan daya saing Indonesia melalui penerapan UU Cipta Kerja tidak akan memberikan hasil yang berarti. Persoalan utama Indonesia adalah penegakan hukum yang lemah. Hal tersebut sangat sensitif bagi investor. Masalah di Indonesia adalah tingkat korupsi yang tinggi akibat lemahnya penegakan hukum. Masalah lain yang juga diabaikan dalam UU Cipta Kerja adalah tingginya ongkos logistik dan buruknya konektivitas pergerakan barang.

Masyarakat Pekerja

Para pekerja dengan dimotori oleh Serikat Pekerja/Buruh menolak keras penetapan UU Cipta Kerja, mereka melakukan unjuk rasa berjilid-jilid. Keluhan mereka akibat adanya perubahan ketentuan hubungan kerja yang merugikan para pekerja yang semula diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2019, meliputi : Waktu kerja dan lembur lebih panjang; Ketentuan PKWT, Ketentuan alihdaya atau outsourcing, Waktu libur dikurangi; Upah minimum hilang; Perhitungan upah berubah; Upah Cuti Haid dan Melahirkan akan hilang; Cuti panjang hilang; PHK sepihak dipermudah; Jumlah pesangon dikurangi.

Setelah melihat adanya pro kontra diatas maka yang terbaik bagi kita adalah menyoroti pasal demi pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Cipta Kerja ini, beserta turunan peraturan-peraturan yang diamanatkan dalam UU tersebut, hal ini akan kita bahas pada penerbitan mendatang.

(Indra I / Red Buletin tekstil)

Hits: 84

Shared to Media Social

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *