UU Cipta Kerja ; Akankah Menjadi Sekoci Penyelamat Perekonomian

BULETIN TEKSTIL – Jakarta // Pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, dalam rapat paripurnanya DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Informasi dari Badan Legislasi DPR menyatakan bahwa dalam proses pembentukan UU ini DPR telah melakukan 64 kali rapat, yaitu:

– 2 kali Rapat Kerja

– 56 kali Rapat Panja dan

– 6 kali Rapat Timsus.

Suatu proses panjang yang mengambil waktu singkat sejak 20 April 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020, tidak sampai 6 bulan untuk merumuskan, membahas dan kemudian menetapkan menjadi UU Omnibus Law, demikian namanya yang dikenal masyarakat kita. Ini dapat dikatakan prestasi yang patut diacungi jempol.

Literatur hukum menyebutkan bahwa Omnibus Law, biasanya lebih umum disebut Omnibus Bill. Secara gramatikal berasal dari kata omnibus yang dalam bahasa latin berarti “UNTUK SEMUA”. Black’s Law Dictionary mendefinisikan omnibus sebagai: Untuk semua/seluruhnya; mengandung dua atau lebih hal-hal yang berdiri sendiri. Definisi yang sederhana menyebutkan bahwa omnibus law/bill adalah RUU yang terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah, ditujukan untuk mengubah dan/atau mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan/atau untuk membuat satu atau beberapa undang-undang baru.

Para pengamat hukum geleng-geleng kepala atas prestasi pembentukan UU yang luar biasa ini, materi hukum yang sangat banyak dan kompleks, dikebut dalam waktu yang sangat singkat, sementara banyak pihak yang menentang, tidak kurang dari kalangan akademisi dari seluruh Indonesia yang terdiri dari sekian banyak guru besar, dekan, dosen, ada lagi ormas Islam NU dan Muhammadiyah, masyarakat madani, MUI dan lain-lain. Protes yang paling keras, disertai demo berjilid-jilid adalah dari kalangan pekerja/buruh yang didukung mahasiswa, serta para siswa yang dikenal dengan sebutan “anak STM” yang khawatir nasib mereka terganggu akibat diundangkan UU Cipta Kerja ini.”Betul-betul UU CILAKA (Cipta Lapangan Kerja)” kata mereka.

Dari awal pembahasan di DPR sampai dengan ketok palu penetapan sebagai UU, banyak nyinyiran dari berbagai pihak yang menentang, antara lain dipersoalkannya jumlah halaman yang berubah-ubah sampai 5 versi.

– Tanggal 5 Oktober 2020 diperoleh draft versi 905 halaman

– Tanggal 12 Oktober 2020 beredar versi 1.035 halaman

– Tanggal 13 Oktober 2020 DPR menyatakan konfirmasi versi 802 halaman yang katanya tidak berbeda dengan versi 1.035 halaman

– Kemudian Muhammadiyah dan MUI menerima versi 1.187 halaman.

Pada tanggal 23 Oktober 2020 Menteri Sekretaris Negara menyatakan, “substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemsetneg (1.187 halaman) sama dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden”

Omnibus lebih pas dengan praktik hukum di Amerika dan Inggris yang menggunakan tradisi sistem common law, sedangkan Indonesia mewarisi sistem hukum berbeda yang digunakan oleh Belanda, yaitu sistem civil law. Di Indonesia, aturan pembentukan UU termuat dalam UU 12 tahun 2011, yang kemudian dirubah dengan UU 15 tahun 2019, dinyatakan bahwa pembentukan UU mencakup tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pasal 5 UU 12 tahun 2011 mengamanatkan adanya asas Keterbukaan dalam pembentukan UU, yang lebih lanjut disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan, dan untuk itu setiap RUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Asas Keterbukaan inilah yang dipermasalahkan oleh para penentang UU 11 tahun 2020 dan menjadi polemik, masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan UU ini. Masyarakat seharusnya berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, hal ini tidak terwujud, bahkan kemudahan akses RUU dirasakan tidak dimiliki oleh masyarakat.

Lebih jauh Asas Keadilan yang termaktub dalam pasal 6 huruf g UU 12 tahun 2011, yang memuat ketentuan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tidak muncul dalam UU ini. Unsur keadilan jelas-jelas dilanggar dengan hanya memuat kepentingan para investor dengan merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.
Beberapa butir yang menjadi sorotan berbagai unsur masyarakat secara garis besar sebagai berikut:Dalam hubungan kerja:

1. Pengurangan jumlah uang pesangon PHK dari 32 kali menjadi 19+6 kali ;

2. Dihilangkannya Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) ;

3. Kemudahan proses PHK bagi Peengusaha ;

4. Upah pekerja dihitung per jam ;

5. Kemudahan masuknya Tenaga Kerja Asing;

6. Dihilangkannya beberapa jenis hak cuti dan hak upah atas cuti pekerja ;

7. Hilangnya kesempatan warga negara menjadi pekerja tetap, akan menjadi tenaga kontrak seumur hidup ;

8. Jam kerja yang terlalu eksploitatif terhadap pekerja.

Dalam hal hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: terjadi penarikan kewenangan pelayanan perizinan dari Daerah ke Pusat. Terkait Lingkungan Hidup, terjadi pelemahan dan dipersempitnya kesempatan menggugat masyarakat dalam penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) berkenaan dengan pendirian usaha perusahaan. Dewan Perwakilan Rakyat melalui terbitannya yang berjudul: Meluruskan Hoax RUU Cipta Kerja, mencoba untuk membantah 12 hoax Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan menyatakan bahwa, “ Di masyarakat beredar 12 alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dua belas poin tersebut ternyata tidak benar”.

Kemudian dikupaslah satu persatu pasal dan fakta yang sebenarnya, sayangnya penjelasan itu sangat tidak memuaskan para penentang UU tersebut dan dianggap bahwa apa yang dijelaskan dan alasan yang dikemukakan untuk menampiknya “tidak nyambung” dengan apa yang menjadi tuntutan elemen masyarakat. Untuk dapat melihat kebenaran dalam hal tersebut, kami akan mengupas pasal demi pasal kandungan UU 11 tahun 2020 dengan beberapa undang-undang yang dirubahnya pada penerbitan berikutnya.

(Red.Buletintekstil /Indra

Hits: 76

Shared to Media Social

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *